Kekhawatiran SMK Swasta Tidak Dapat Murid

Dengan berakhir PSB ( penerimaan siswa baru ) untuk semua jenjang sekolah maka telah berkhir usaha orang tua dengan segala macam upaya supaya anak diterima sekolah yang dianggapnya favorit dan mampu mengantarkan peserta didiknya sesuai dengan harapan orang tua dan keluarga.Upaya yang dilaksanakan orang tua calon siswa pada prinsipnya wajar dan manusiawi, karena ingin agar anaknya memperoleh pendidikan yang dianggapnya layak tetapi hal inilah yang akan menimbulkan masalah yang bertentangan dengan semangat pemberantasan KKN dan kebanyakan hanya dinikmati oleh golongan yang dekat dengan kekuasaan dan berduit, dan bagi masyarakat umum nota bene golongan masyarakat yang patuh dengan peraturan akan tersisih dan tersingkir, sehingga ada kemungkinan hilangnya kesempatan dalam memperbaiki masa depan.Berdasarkan hal tersebut sudah selayaknyalah pihak yang berwenang untuk memperbaiki sistem agar lebih transparans dan berorientasi pada pembangunan pendidikan Indonesia yang lebih baik, karena anak didik sekarang adalah merupakan aset pemimpin bangsa masa depan.Isu kebijakan pendidikan yang sarat dengan pola perbaikan sistem pendidikan sering hanya menjadi wacana bagi pelaksana pendidilan dilapangan, tetapi jika pihak lembaga pendidikan mencoba implementasi dengan program pengembangan pendidikan banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pihak manajemen sekolah baik dari dalam lembaga pendidikan maupun tantangan dari luar, salah satu contoh dengan isu kebijakan dari pendidikan menengah kejuruan tentang peningkatan prosentase jumlah siswa dengan pendidikan menengah umum 60 % : 40 % atau bahkan pada saat ini telah dinaikan menjadi 70% : 30 % akan timbul berbagai tanggapan negatif maupun positif.Bagi sekolah menengah kejuruan hasil proyek LOAN ADB nota bene mempunyai sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk pendidikan yang berbasis vocational diberi wewenang untuk meningkatkan jumlah siswa dalam artian meningkatkan kesempatan belajar pada masyarakat ( SMK Besar ), pada tahap pelaksanaan program ini kebayakan ditentang oleh pihak sekolah yang dikelola oleh pihak swasta dengan dalih tidak memeberi kesempatan sekolah swasta untuk hidup.Jika pihak pengelola pendidikan sadar sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi karena APK tingkat slta di Kabupaten Banyuwangi masing sangat rendah 48,9 % dan ini menimbulkan pertanyaan dimanakah yang lain ? serta merupakan peluang bagi sekolah swasta yang lain untuk menjaring siswa dan mensukseskan program dari pemerintah daerah dalam peningkatan APK sekolah.Juga pihak pengelola sekolah hal ini merupakan tahap evaluasi bagi lembaga pendidikan yang dipimpinnya, mengapa minat masyarakat sangat rendah untuk memilih belajar di sekolah yang bersangkutan.Pada era reformasi masyarakat bebas dalam memilih dan sudah lebih dewasa dalam menentukan pilihannya jadi bukan saatnya lagi pembagian jatah siswa tapi marilah kita sadari bersama bahwa sudah saatnya kita perbaiki sistem pelayanan pendidikan yang lebih baik dan mampu menjanjikan harapan dari masyarakat.